Gaji UMR Balikpapan

Gaji UMR Balikpapan – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh banyak karyawan, terutama pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Balikpapan mempunyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Balikpapan.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis hal serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Balikpapan & Gaji UMK Balikpapan 2021

Istilah Gaji UMR di Balikpapan

Berbicara tentang upah atau standard penghasilan minimum di Balikpapan memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau eksekutor usaha, tentu Anda harus mengertinya. Berikut ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para pekerja memperoleh gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Balikpapan.

Berdasarkan penjelasan itu bisa diambil rumusan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di Balikpapan, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan digunakan seketika dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang jenis-jenis istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Balikpapan kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat sama, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin diskusi lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada penjelasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan UU tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimal penghasilannya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran jika besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Balikpapan

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Balikpapan yang perlu Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan gaji untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Balikpapan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Pastinya hal tersebut seimbang dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas terang dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Balikpapan, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik langsung atau tidak untuk dikasihkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak digunakan kembali, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sampai kini beberapa orang belum memahami tentang perihal ini. Jadi penting dipahami, bahwa UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai upah sesuai aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta normalnya terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya perusahaanlembaga itu sanggup memberikan penghasilan melebihi standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi sanksi.

Ancaman pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian penghasilan yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa kasus tersebut ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini kedepan dapat melalui sejumlah mekanisme. Pertama, ke-2 pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Balikpapan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami ciri khas dari berbagai bagian hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Balikpapan tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Balikpapan 2016, Gaji UMR Balikpapan 2017, Gaji UMR Balikpapan 2018, Gaji UMR Balikpapan 2019, Gaji UMR Balikpapan 2020, Gaji UMR Balikpapan 2021, Gaji UMK Balikpapan 2016, Gaji UMK Balikpapan 2017, Gaji UMK Balikpapan 2018, Gaji UMK Balikpapan 2019, Gaji UMK Balikpapan 2020, Gaji UMK Balikpapan 2021,