Gaji UMR Aceh Tenggara

Gaji UMR Aceh Tenggara – Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Aceh Tenggara punyai besaran khusus untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Aceh Tenggara.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis perihal serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Aceh Tenggara & Gaji UMK Aceh Tenggara 2021

Istilah Gaji UMR di Aceh Tenggara

Berbicara perihal upah atau standard penghasilan minimum di Aceh Tenggara memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor bidang usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para pekerja menerima gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR Aceh Tenggara.

Berdasar pada artian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Aceh Tenggara, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ramai dan berlaku sejak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara perihal jenis-jenis istilah yang membahas mengenai upah minimal di Aceh Tenggara kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak mirip, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas guna menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Kebijakan tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah setiap tahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimal penghasilannya berbeda.

Apabila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Aceh Tenggara

Usai memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Aceh Tenggara yang penting Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pemilik usaha memberikan upah untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Aceh Tenggara ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para pegawai, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Pastinya hal tersebut seimbang dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan tentang pembagian komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran di atas terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Aceh Tenggara, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan dalam hal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk dikasihkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memanglah tidak digunakan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini beberapa orang belum memahami akan soal ini. Jadi penting dimengerti, kalau UMR tidak gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan kebanyakan terdiri dalam upah tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya perusahaanlembaga tersebut mampu berikan gaji melewati standard itu. Di dalam kejadian begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidana.

Ancaman pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan patuh pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus gaji yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa perkara itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam usaha ini nantinya bakal lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit apabila sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Aceh Tenggara, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai bagian hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Aceh Tenggara tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Tenggara 2016, Gaji UMR Aceh Tenggara 2017, Gaji UMR Aceh Tenggara 2018, Gaji UMR Aceh Tenggara 2019, Gaji UMR Aceh Tenggara 2020, Gaji UMR Aceh Tenggara 2021, Gaji UMK Aceh Tenggara 2016, Gaji UMK Aceh Tenggara 2017, Gaji UMK Aceh Tenggara 2018, Gaji UMK Aceh Tenggara 2019, Gaji UMK Aceh Tenggara 2020, Gaji UMK Aceh Tenggara 2021,