Gaji UMR Pesisir Barat

Gaji UMR Pesisir Barat – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Pesisir Barat punya besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Pesisir Barat.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beberapa jenis unsur serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Pesisir Barat & Gaji UMK Pesisir Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Pesisir Barat

Berdiskusi terkait upah atau standard penghasilan minimum di Pesisir Barat memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau aktor bidang usaha, tentu saja Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para buruh memperoleh gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Pesisir Barat.

Berdasarkan pemahaman itu dapat diambil rumusan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di Pesisir Barat, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan diberlakukan sejak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimal di Pesisir Barat kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak mirip, agar mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam UU tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa berlakunya ketentuan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti naik setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimum penghasilannya berbeda.

Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Pesisir Barat

Sesuah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Pesisir Barat yang perlu Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan upah untuk para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Pesisir Barat ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga dapat mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pasti hal demikian selaras dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Pesisir Barat, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diserahkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini istilah gaji UMR memang tidak digunakan lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sampai kini beberapa orang belum mengerti tentang masalah ini. Jadi penting disadari, jika UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai upah sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta umumnya terdiri dalam penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga itu bisa memberikan penghasilan melebihi standard itu. Di dalam kejadian sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidana.

Sanksipidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan agar sejumlah perusahaan taat terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan masalah gaji yang tak dibayar sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa persoalan tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini nantinya dapat lewat sejumlah prosedur. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan perundingan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Pesisir Barat, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari beragam aspek hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Pesisir Barat tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Pesisir Barat 2016, Gaji UMR Pesisir Barat 2017, Gaji UMR Pesisir Barat 2018, Gaji UMR Pesisir Barat 2019, Gaji UMR Pesisir Barat 2020, Gaji UMR Pesisir Barat 2021, Gaji UMK Pesisir Barat 2016, Gaji UMK Pesisir Barat 2017, Gaji UMK Pesisir Barat 2018, Gaji UMK Pesisir Barat 2019, Gaji UMK Pesisir Barat 2020, Gaji UMK Pesisir Barat 2021,