Gaji UMR Natuna

Gaji UMR Natuna – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap disuarakan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Natuna punya besaran khusus buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Natuna.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam variabel serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Natuna & Gaji UMK Natuna 2021

Istilah Gaji UMR di Natuna

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard gaji minimum di Natuna benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan agar para buruh memperoleh upah sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Natuna.

Berdasarkan artian itu bisa disimpulkan, kalau UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Natuna, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai digunakan dan digunakan setelah disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai banyaknya istilah yang mengulas perihal upah minimum di Natuna kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin meneliti lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang bertugas guna mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap area bisa jadi standar minimal penghasilannya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran kalau besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Natuna

Usai memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal ketetapan gaji UMR Natuna yang harus Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan penghasilan pada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Natuna ini bertujuan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para pegawai, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Pastinya hal demikian seimbang dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran tersebut terang dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Natuna, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diserahkan kepada buruh serta keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum mengetahui tentang ini. Jadi penting dipahami, jika UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sama aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan umumnya terbagi dalam upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya innstansi tersebut bisa memberi upah melewati standard itu. Pada kasus ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya sanksi.

Pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh terhadap aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian penghasilan yang tak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa kasus itu ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepannya akan melalui beberapa langkah. Pertama, kedua pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit apabila sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Natuna, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai aspek hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Natuna tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Natuna 2016, Gaji UMR Natuna 2017, Gaji UMR Natuna 2018, Gaji UMR Natuna 2019, Gaji UMR Natuna 2020, Gaji UMR Natuna 2021, Gaji UMK Natuna 2016, Gaji UMK Natuna 2017, Gaji UMK Natuna 2018, Gaji UMK Natuna 2019, Gaji UMK Natuna 2020, Gaji UMK Natuna 2021,