Gaji UMR Nias Barat

Gaji UMR Nias Barat – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap disuarakan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Nias Barat mempunyai besaran khusus untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Nias Barat.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis unsur serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Nias Barat & Gaji UMK Nias Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Nias Barat

Berdiskusi berkaitan upah atau standard penghasilan minimal di Nias Barat memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, tentu saja Anda mesti mendalaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR Nias Barat.

Berdasarkan pemahaman itu bisa diambil keputusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Nias Barat, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai muncul dan berlaku setelah disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua area baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimal di Nias Barat seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terkesan sama, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas guna mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat tiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, masing-masing area bisa saja standar minimal penghasilannya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Nias Barat

Usai mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Nias Barat yang harus Anda cermati, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pemilik usaha memberikan upah untuk para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Nias Barat ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Tentunya hal tersebut selaras dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen di atas jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Nias Barat, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan di dalam perihal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diserahkan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak sudah difungsikan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini banyak orang-orang belum mengerti akan soal ini. Jadi mesti dipahami, kalau UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta normalnya terdiri dalam penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila ada perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, kendati kenyataannya perusahaanlembaga itu mampu memberikan gaji melampaui standard itu. Di dalam kejadian semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidana.

Sanksipidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan tunduk terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan perkara upah yang tak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa persoalan itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini kedepannya bakal melalui beberapa proses. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan perundingan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Nias Barat, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari beragam bagian hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Nias Barat tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Nias Barat 2016, Gaji UMR Nias Barat 2017, Gaji UMR Nias Barat 2018, Gaji UMR Nias Barat 2019, Gaji UMR Nias Barat 2020, Gaji UMR Nias Barat 2021, Gaji UMK Nias Barat 2016, Gaji UMK Nias Barat 2017, Gaji UMK Nias Barat 2018, Gaji UMK Nias Barat 2019, Gaji UMK Nias Barat 2020, Gaji UMK Nias Barat 2021,