Gaji UMR Kepulauan Mentawai

Gaji UMR Kepulauan Mentawai – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus digiatkan oleh banyak karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Kepulauan Mentawai punya besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Kepulauan Mentawai.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis variabel dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kepulauan Mentawai & Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2021

Istilah Gaji UMR di Kepulauan Mentawai

Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di Kepulauan Mentawai memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentu saja Anda harus mendalaminya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja menerima penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Mengacu dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR Kepulauan Mentawai.

Berdasar pada penjelasan itu dapat diambil keputusan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Kepulauan Mentawai, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai muncul dan diberlakukan semenjak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai jenis-jenis istilah yang mengulas tentang upah minimum di Kepulauan Mentawai seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terlihat mirip, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin diskusi lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Pada Kebijakan tersebut, dipaparkan bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimal upahnya berbeda.

Bila dibandingkan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran bila besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kepulauan Mentawai

Usai mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Kepulauan Mentawai yang harus Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan gaji pada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Kepulauan Mentawai ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pegawai, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pastinya hal demikian selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Kepulauan Mentawai, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik langsung atau tidak untuk dikasih ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak sudah dipakai lagi, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sampai kini banyak orang-orang belum mengerti akan perihal ini. Jadi harus disadari, kalau UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam perihal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan kebanyakan terbagi dalam gaji tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, kendati realitanya innstansi itu dapat memberi gaji melewati standard itu. Pada perkara sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan sanksi.

Pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan tunduk pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kejadian upah yang tidak dibayar sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam upaya ini kedepan bakal melalui sejumlah prosedur. Pertama, kedua pihak akan melakukan pembicaraan bipartit bila sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kepulauan Mentawai, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari berbagai sisi hingga ketentuan pengesahan standar gaji UMR Kepulauan Mentawai tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Kepulauan Mentawai 2016, Gaji UMR Kepulauan Mentawai 2017, Gaji UMR Kepulauan Mentawai 2018, Gaji UMR Kepulauan Mentawai 2019, Gaji UMR Kepulauan Mentawai 2020, Gaji UMR Kepulauan Mentawai 2021, Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2016, Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2017, Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2018, Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2019, Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2020, Gaji UMK Kepulauan Mentawai 2021,