Gaji UMR Hulu Sungai Selatan

Gaji UMR Hulu Sungai Selatan – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa disuarakan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Hulu Sungai Selatan punyai besaran tertentu untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Hulu Sungai Selatan.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai ragam unsur serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Hulu Sungai Selatan & Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Hulu Sungai Selatan

Berbicara berkenaan upah atau standard gaji minimum di Hulu Sungai Selatan benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, tentulah Anda harus memahaminya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja memperoleh upah sebagai penghasilan yang pantas.

Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR Hulu Sungai Selatan.

Menurut artian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Hulu Sungai Selatan, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan digunakan setelah disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimum di Hulu Sungai Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terkesan sama, supaya mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mencermati lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat ditinjau dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai disahkan secara serentak berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimal upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Hulu Sungai Selatan

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Hulu Sungai Selatan yang harus Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Hulu Sungai Selatan ini bertujuan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Tentu hal tersebut selaras dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Hulu Sungai Selatan, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini adalah pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk diserahkan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan soal ini. Jadi perlu dipahami, kalau UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai upah sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta kebanyakan terbagi dalam gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya perusahaanlembaga itu dapat memberi penghasilan melebihi standard itu. Di dalam kejadian semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi sanksi.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan tunduk pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan masalah gaji yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini nantinya akan melalui beberapa langkah. Pertama, kedua pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit jika waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Hulu Sungai Selatan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam sisi hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Hulu Sungai Selatan tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Hulu Sungai Selatan 2016, Gaji UMR Hulu Sungai Selatan 2017, Gaji UMR Hulu Sungai Selatan 2018, Gaji UMR Hulu Sungai Selatan 2019, Gaji UMR Hulu Sungai Selatan 2020, Gaji UMR Hulu Sungai Selatan 2021, Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2016, Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2017, Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2018, Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2019, Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2020, Gaji UMK Hulu Sungai Selatan 2021,