Gaji UMR Bone

Gaji UMR Bone – Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap disuarakan oleh banyak buruh, terutama pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Bone punyai besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Bone.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis hal serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bone & Gaji UMK Bone 2021

Istilah Gaji UMR di Bone

Berdiskusi berkaitan upah atau standard gaji minimum di Bone memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentulah Anda mesti memahaminya. Berikut ada pengertian {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja menerima penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR Bone.

Berdasar pada penjelasan itu bisa diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di Bone, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai muncul dan diberlakukan semenjak disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang jenis-jenis istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Bone seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak sama, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin meneliti lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu naik setiap tahunnya. Besaran perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa aja standar minimum gajinya berbeda.

Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran kalau besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bone

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Bone yang harus Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan gaji pada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Bone ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pegawai, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Pasti hal tersebut seimbang dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan perihal pembagian komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen di atas jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Bone, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak sudah dipakai lagi, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini beberapa orang belum memahami akan masalah ini. Jadi penting disadari, jika UMR tidaklah gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta kebanyakan terdiri dalam gaji tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya perusahaanlembaga itu dapat memberi gaji melampaui standard itu. Pada masalah sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan kasus upah yang tidak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam usaha ini nantinya dapat lewat beberapa proses. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bone, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari beragam sisi hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Bone tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bone 2016, Gaji UMR Bone 2017, Gaji UMR Bone 2018, Gaji UMR Bone 2019, Gaji UMR Bone 2020, Gaji UMR Bone 2021, Gaji UMK Bone 2016, Gaji UMK Bone 2017, Gaji UMK Bone 2018, Gaji UMK Bone 2019, Gaji UMK Bone 2020, Gaji UMK Bone 2021,