Gaji UMR Yogyakarta

Gaji UMR Yogyakarta – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh banyak karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Yogyakarta miliki besaran spesifik buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Yogyakarta.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai ragam perihal serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Yogyakarta & Gaji UMK Yogyakarta 2021

Istilah Gaji UMR di Yogyakarta

Berdiskusi terkait penghasilan atau standard penghasilan minimum di Yogyakarta betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun aktor usaha, tentu Anda harus mengertinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan agar para karyawan menerima gaji sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR Yogyakarta.

Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam penentuan besaran upah, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Yogyakarta, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan sejak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai beberapa istilah yang menjelaskan mengenai upah minimal di Yogyakarta seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas tampak sama, untuk lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin mengulas lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Pada Kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari waktu pemberlakuan UU tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimum penghasilannya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Yogyakarta

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada poin-poin penting perihal penetapan gaji UMR Yogyakarta yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan penghasilan pada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Yogyakarta ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pegawai, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen tersebut terang dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Yogyakarta, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memanglah tidak difungsikan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini banyak orang belum mengetahui akan ini. Jadi harus dipahami, bahwa UMR tidaklah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala penghasilan sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan kebanyakan terdiri penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, kendati kenyataannya innstansi tersebut mampu memberi penghasilan melewati standard itu. Pada kejadian begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidana.

Ancaman pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan masalah gaji yang tak dibayar sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini nantinya akan lewat beberapa proses. Pertama, kedua pihak akan melakukan pembicaraan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Yogyakarta, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam aspek hingga keputusan pengesahan standar gaji UMR Yogyakarta tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Yogyakarta 2016, Gaji UMR Yogyakarta 2017, Gaji UMR Yogyakarta 2018, Gaji UMR Yogyakarta 2019, Gaji UMR Yogyakarta 2020, Gaji UMR Yogyakarta 2021, Gaji UMK Yogyakarta 2016, Gaji UMK Yogyakarta 2017, Gaji UMK Yogyakarta 2018, Gaji UMK Yogyakarta 2019, Gaji UMK Yogyakarta 2020, Gaji UMK Yogyakarta 2021,