Gaji UMR Solok Selatan

Gaji UMR Solok Selatan – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Solok Selatan miliki besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Solok Selatan.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada pelbagai jenis unsur dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Solok Selatan & Gaji UMK Solok Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Solok Selatan

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimal di Solok Selatan benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan mendapatkan gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR Solok Selatan.

Berdasar pada pengertian itu bisa diambil simpulan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Solok Selatan, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai digunakan dan digunakan semenjak ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang jenis-jenis istilah yang membahas mengenai upah minimum di Solok Selatan kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas tampak mirip, guna mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin diskusi lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam UU tersebut, dijakatakan bahwa ada perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan area tersebut. Sama seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Bila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran kalau besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Solok Selatan

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Solok Selatan yang perlu Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Solok Selatan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para buruh, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Pasti hal demikian seimbang dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Solok Selatan, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tak tetap di dalam masalah ini merupakan pembayaran baik secara langsung ataupun bukan untuk dikasihkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya juga bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak difungsikan kembali, hal demikian sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang belum paham tentang masalah ini. Jadi harus dimengerti, jika UMR tidaklah gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan normalnya terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga tersebut mampu memberi gaji melewati standard itu. Di dalam perkara sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan taat terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus gaji yang tak dibayar sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa masalah tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini selanjutnya bakal lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Solok Selatan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Solok Selatan tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Solok Selatan 2016, Gaji UMR Solok Selatan 2017, Gaji UMR Solok Selatan 2018, Gaji UMR Solok Selatan 2019, Gaji UMR Solok Selatan 2020, Gaji UMR Solok Selatan 2021, Gaji UMK Solok Selatan 2016, Gaji UMK Solok Selatan 2017, Gaji UMK Solok Selatan 2018, Gaji UMK Solok Selatan 2019, Gaji UMK Solok Selatan 2020, Gaji UMK Solok Selatan 2021,