Gaji UMR Sidenreng Rappang

Gaji UMR Sidenreng Rappang – Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa disuarakan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Sidenreng Rappang punya besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR Sidenreng Rappang.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Sidenreng Rappang & Gaji UMK Sidenreng Rappang 2021

Istilah Gaji UMR di Sidenreng Rappang

Berdiskusi perihal penghasilan atau standard gaji minimum di Sidenreng Rappang benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, tentu Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR Sidenreng Rappang.

Menurut artian itu dapat diambil rumusan, jika UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Sidenreng Rappang, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan seketika ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal beberapa istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Sidenreng Rappang kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak sama, agar lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu penetapan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih besar daripada gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Sidenreng Rappang

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Sidenreng Rappang yang harus Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan gaji kepada para buruh sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Sidenreng Rappang ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Pastinya hal itu sesuai dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Sidenreng Rappang, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sampai kini banyak orang belum memahami tentang perihal ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai penghasilan sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam perihal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta normalnya terbagi dalam upah tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya perusahaanlembaga itu bisa berikan gaji melebihi standard itu. Pada kasus ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidana.

Pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan biar sejumlah perusahaan patuh pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara penghasilan yang tidak dibayar sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini selanjutnya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua pihak dapat melakukan perundingan bipartit bila sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Sidenreng Rappang, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari berbagai aspek hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Sidenreng Rappang tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Sidenreng Rappang 2016, Gaji UMR Sidenreng Rappang 2017, Gaji UMR Sidenreng Rappang 2018, Gaji UMR Sidenreng Rappang 2019, Gaji UMR Sidenreng Rappang 2020, Gaji UMR Sidenreng Rappang 2021, Gaji UMK Sidenreng Rappang 2016, Gaji UMK Sidenreng Rappang 2017, Gaji UMK Sidenreng Rappang 2018, Gaji UMK Sidenreng Rappang 2019, Gaji UMK Sidenreng Rappang 2020, Gaji UMK Sidenreng Rappang 2021,