Gaji UMR Pontianak

Gaji UMR Pontianak – Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Pontianak miliki besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Pontianak.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam hal dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Pontianak & Gaji UMK Pontianak 2021

Istilah Gaji UMR di Pontianak

Berdiskusi perihal penghasilan atau standard gaji minimum di Pontianak benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau aktor usaha, tentulah Anda mesti mengertinya. Berikut ada pemahaman {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja mendapatkan upah sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan bahwa UMR atau Penghasilan Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Pontianak.

Berdasarkan pemahaman itu bisa diambil simpulan, jika UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Pontianak, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai muncul dan digunakan semenjak ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang beberapa istilah yang membahas tentang upah minimum di Pontianak kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, guna mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam Keputusan tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada penjelasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimum gajinya berbeda.

Apabila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran bila besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Pontianak

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Pontianak yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan gaji pada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Pontianak ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para pekerja, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Pastinya hal tersebut selaras dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Pontianak, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan di dalam masalah ini merupakan pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memanglah tidak difungsikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini banyak orang-orang belum memahami tentang ini. Jadi harus dipahami, jika UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan biasanya terbagi dalam penghasilan tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya perusahaanlembaga itu sanggup berikan penghasilan melampaui standard itu. Di dalam kasus semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan tunduk pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan kejadian gaji yang tak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam usaha ini nantinya akan lewat beberapa mekanisme. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Pontianak, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari beragam aspek hingga ketentuan penetapan standar gaji UMR Pontianak tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Pontianak 2016, Gaji UMR Pontianak 2017, Gaji UMR Pontianak 2018, Gaji UMR Pontianak 2019, Gaji UMR Pontianak 2020, Gaji UMR Pontianak 2021, Gaji UMK Pontianak 2016, Gaji UMK Pontianak 2017, Gaji UMK Pontianak 2018, Gaji UMK Pontianak 2019, Gaji UMK Pontianak 2020, Gaji UMK Pontianak 2021,