Gaji UMR Nunukan

Gaji UMR Nunukan – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus digiatkan oleh para karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Nunukan miliki besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Nunukan.

Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Nunukan & Gaji UMK Nunukan 2021

Istilah Gaji UMR di Nunukan

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimum di Nunukan benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor bidang usaha, pastinya Anda harus mengertinya. Berikut ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja memperoleh upah sebagai penghasilan yang pantas.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, tergolong gaji UMR Nunukan.

Berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau landasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Nunukan, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ramai dan berlaku semenjak ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai banyaknya istilah yang membicarakan tentang upah minimal di Nunukan kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terkesan mirip, supaya mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam Keputusan tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meskipun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari waktu berlakunya UU tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari poin hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti naik setiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Jika dibandingkan jumlah nominal gaji UMK pasti lebih tinggi daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran kalau besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Nunukan

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada poin-poin penting tentang penetapan gaji UMR Nunukan yang harus Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan upah pada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Nunukan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Pastinya hal demikian seimbang dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Nunukan, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk diserahkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak sudah digunakan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard upah regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan selama ini beberapa orang belum memahami akan ini. Jadi harus dipahami, jika UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah tersebut penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor serta kebanyakan terdiri dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya innstansi itu bisa berikan gaji melebihi standard itu. Di dalam perkara ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya sanksi.

Pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh terhadap Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan masalah upah yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara itu ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam upaya ini kedepannya dapat melalui beberapa prosedur. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Nunukan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam sisi hingga Undang Undang penetapan standar gaji UMR Nunukan tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Nunukan 2016, Gaji UMR Nunukan 2017, Gaji UMR Nunukan 2018, Gaji UMR Nunukan 2019, Gaji UMR Nunukan 2020, Gaji UMR Nunukan 2021, Gaji UMK Nunukan 2016, Gaji UMK Nunukan 2017, Gaji UMK Nunukan 2018, Gaji UMK Nunukan 2019, Gaji UMK Nunukan 2020, Gaji UMK Nunukan 2021,