Gaji UMR Lampung Selatan – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang terus digalakkan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Lampung Selatan mempunyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Lampung Selatan.
Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam hal dan argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Lampung Selatan & Gaji UMK Lampung Selatan 2021
Kabupaten/Kota | Gaji |
Kabupaten Bandar Lampung | Rp 2.653.222 |
Kota Metro | Rp 2.433.381 |
Kabupaten Lampung Tengah | Rp 2.442.513 |
Kabupaten Lampung Timur | Rp 2.432.150 |
Kabupaten Tulangbawang | Rp 2.443.313 |
Kabupaten Way Kanan | Rp 2.588.911 |
Kabupeten Lampung Utara | Rp 2.461.850 |
Kabupaten Tulangbawang Barat | Rp 2.567.168 |
Kabupaten Lampung Selatan | Rp 2.526.545 |
Kabupaten Lampung Barat | Rp 2.588.911 |
Kabupaten Mesuji | Rp 2.588.911 |
Kabupaten Pasawaran | Rp 2.432.001 |
Kabupaten Pringsewu | Rp 2.432.001 |
Kabupaten Tanggamus | Rp 2.432.001 |
Kabupaten Pesisir Barat | Rp 2.432.001 |
Istilah Gaji UMR di Lampung Selatan
Berdiskusi berkenaan penghasilan atau standard gaji minimal di Lampung Selatan benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor usaha, tentu Anda harus mendalaminya. Berikut ada penjelasan {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan memperoleh upah sebagai penghasilan yang pantas.
Merujuk pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, termaksud gaji UMR Lampung Selatan.
Berdasarkan penjelasan itu bisa diambil rumusan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pemastian besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.
Gaji UMP
Bicara mengenai gaji di Lampung Selatan, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ramai dan berlaku sejak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara general, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Berbicara mengenai banyaknya istilah yang mengulas tentang upah minimum di Lampung Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya tampak sama, supaya lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari poin-poin berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang bertugas untuk mengatur dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.
Pada Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, walau kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Layaknya yang telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.
Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Poin lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimum gajinya berbeda.
Kalau dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran jika jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Lampung Selatan
Sesuah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting perihal penetapan gaji UMR Lampung Selatan yang harus Anda cermati, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan upah untuk para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Lampung Selatan ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para buruh, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pasti hal itu sesuai dengan tugas pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen di atas secara jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Wajib Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Lampung Selatan, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
Tunjangan di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk diserahkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Saat ini arti gaji UMR memang tidak dipakai lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin sampai kini banyak orang belum memahami akan soal ini. Jadi harus disadari, bahwa UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sesuai aturan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terbagi dalam gaji tanpa tunjangan dan gaji pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Jika terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga tersebut mampu memberinya penghasilan melewati standard itu. Di dalam kejadian ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidana.
Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan agar sejumlah perusahaan patuh terhadap peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkaitan dengan masalah penghasilan yang tidak dibayar sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai aturan itu dalam upaya ini selanjutnya akan lewat beberapa mekanisme. Pertama, kedua-duanya akan melakukan perundingan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.
Demikianlah penjelasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Lampung Selatan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam aspek hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Lampung Selatan tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR Lampung Selatan 2016, Gaji UMR Lampung Selatan 2017, Gaji UMR Lampung Selatan 2018, Gaji UMR Lampung Selatan 2019, Gaji UMR Lampung Selatan 2020, Gaji UMR Lampung Selatan 2021, Gaji UMK Lampung Selatan 2016, Gaji UMK Lampung Selatan 2017, Gaji UMK Lampung Selatan 2018, Gaji UMK Lampung Selatan 2019, Gaji UMK Lampung Selatan 2020, Gaji UMK Lampung Selatan 2021,