Gaji UMR Depok

Gaji UMR Depok – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa disuarakan oleh para karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Depok miliki besaran tertentu buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Depok.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada bermacam jenis unsur dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Depok & Gaji UMK Depok 2021

Istilah Gaji UMR di Depok

Berbicara terkait upah atau standard gaji minimum di Depok betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau aktor bidang usaha, tentulah Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh memperoleh penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Merujuk pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Depok.

Menurut pemahaman itu bisa diambil keputusan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau landasan dalam pemastian besaran upah, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Depok, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ditetapkan dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di Depok kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, agar mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang musti disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meskipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat berdasarkan jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing area bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Depok

Usai mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Depok yang harus Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah pada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Depok ini ditujukan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para buruh, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Tentu hal tersebut seimbang dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada surat edaran tersebut jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Depok, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Sokongan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memanglah tidak dipakai kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini beberapa orang belum paham akan perihal ini. Jadi mesti dipahami, kalau UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai gaji sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, kendati realitanya innstansi tersebut dapat memberi upah melewati standard itu. Di dalam kejadian semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan biar sejumlah perusahaan patuh terhadap aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan perkara upah yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini selanjutnya bakal melalui sejumlah langkah. Pertama, ke-2 pihak bakal melakukan perundingan bipartit apabila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Depok, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai aspek hingga kebijakan pengesahan standar gaji UMR Depok tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Depok 2016, Gaji UMR Depok 2017, Gaji UMR Depok 2018, Gaji UMR Depok 2019, Gaji UMR Depok 2020, Gaji UMR Depok 2021, Gaji UMK Depok 2016, Gaji UMK Depok 2017, Gaji UMK Depok 2018, Gaji UMK Depok 2019, Gaji UMK Depok 2020, Gaji UMK Depok 2021,