Gaji UMR Tangerang

Gaji UMR Tangerang – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap disuarakan oleh para buruh, terutama pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Tangerang punya besaran tertentu untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Tangerang.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis aspek serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Tangerang & Gaji UMK Tangerang 2021

Istilah Gaji UMR di Tangerang

Berbicara terkait penghasilan atau standard penghasilan minimal di Tangerang benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentulah Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR ialah untuk menjamin agar para karyawan mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Tangerang.

Menurut artian itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau dasar dalam pengesahan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Tangerang, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan diberlakukan semenjak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang jenis-jenis istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Tangerang kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Di dalam Keputusan tersebut, dijakatakan bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan daerah tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap area bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Tangerang

Setelah memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Tangerang yang perlu Anda cermati, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan gaji untuk para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Tangerang ini ditujukan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentu hal tersebut seimbang dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pembagian komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Tangerang, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk diserahkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini arti gaji UMR memang tidak digunakan lagi, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sampai kini banyak orang-orang belum paham akan perihal ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala upah sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terdiri dalam upah tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, walaupun realitanya innstansi tersebut mampu berikan gaji melebihi standard itu. Di dalam masalah begini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan perkara gaji yang tak sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini selanjutnya dapat lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua pihak dapat melakukan perundingan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Tangerang, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Tangerang tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Tangerang 2016, Gaji UMR Tangerang 2017, Gaji UMR Tangerang 2018, Gaji UMR Tangerang 2019, Gaji UMR Tangerang 2020, Gaji UMR Tangerang 2021, Gaji UMK Tangerang 2016, Gaji UMK Tangerang 2017, Gaji UMK Tangerang 2018, Gaji UMK Tangerang 2019, Gaji UMK Tangerang 2020, Gaji UMK Tangerang 2021,