Gaji UMR Tambrauw – Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang kerap disuarakan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Tambrauw miliki besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Tambrauw.
Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam faktor dan argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Tambrauw & Gaji UMK Tambrauw 2021
Kabupaten / Kota | Gaji |
Kabupaten Sorong | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Manokwari | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Fakfak | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Sorong Selatan | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Teluk Bintuni | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Teluk Wondama | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Kaimana | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Tambrauw | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Maybrat | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Manokwari Selatan | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Pegunungan Arfak | Rp 3.184.225 |
Kabupaten Raja Ampat | Rp 3.184.225 |
Istilah Gaji UMR di Tambrauw
Berdiskusi terkait upah atau standard penghasilan minimal di Tambrauw betul-betul dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau pelaksana usaha, pastinya Anda mesti mendalaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para karyawan menerima gaji sebagai penghasilan yang pantas.
Berpedoman dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR Tambrauw.
Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil simpulan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu.
Gaji UMP
Diskusi tentang gaji di Tambrauw, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan digunakan sejak disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara umum, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Diskusi mengenai banyaknya istilah yang membicarakan mengenai upah minimum di Tambrauw seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terlihat sama, supaya mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin diskusi lebih komprehensif perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas guna menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.
Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.
Pada Kebijakan tersebut, dipaparkan bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan pertahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Sama seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa berlakunya UU tersebut.
Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 bulan November.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan tiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Hal lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.
Apabila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran jika besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Tambrauw
Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Tambrauw yang perlu Anda ketahui, yaitu seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan penghasilan kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Tambrauw ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pegawai, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Tentu hal itu seimbang dengan beban kerja.
2. Spesifikasi UMR
Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Wajib Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Tambrauw, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
Tunjangan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk diserahkan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Saat ini makna gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan ini. Jadi harus dimengerti, bahwa UMR tidak upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai penghasilan sesuai aturan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan biasanya terdiri gaji tanpa bantuan dan gaji pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun realitanya perusahaanlembaga tersebut dapat berikan gaji melampaui standard itu. Di dalam perkara ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidana.
Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh terhadap Undang Undang yang berlaku.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berkaitan dengan perkara upah yang tak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa masalah itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai aturan itu dalam upaya ini nantinya bakal lewat beberapa langkah. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.
Demikian pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Tambrauw, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai bagian hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Tambrauw tersebut. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR Tambrauw 2016, Gaji UMR Tambrauw 2017, Gaji UMR Tambrauw 2018, Gaji UMR Tambrauw 2019, Gaji UMR Tambrauw 2020, Gaji UMR Tambrauw 2021, Gaji UMK Tambrauw 2016, Gaji UMK Tambrauw 2017, Gaji UMK Tambrauw 2018, Gaji UMK Tambrauw 2019, Gaji UMK Tambrauw 2020, Gaji UMK Tambrauw 2021,