Gaji UMR Pulau Morotai

Gaji UMR Pulau Morotai – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa disuarakan oleh para buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Pulau Morotai punyai besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Pulau Morotai.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada pelbagai ragam aspek dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Pulau Morotai & Gaji UMK Pulau Morotai 2021

Istilah Gaji UMR di Pulau Morotai

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Pulau Morotai betul-betul dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor bidang usaha, tentu Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para pekerja mendapat gaji sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR Pulau Morotai.

Berdasar pada penjelasan itu bisa diambil rumusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Pulau Morotai, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai muncul dan diberlakukan seketika ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimal di Pulau Morotai seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terkesan mirip, agar mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mencermati lebih dalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas guna menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam Keputusan tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski kedua sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari waktu berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa saja standar minimal gajinya berbeda.

Kalau dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya jangan heran kalau besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Pulau Morotai

Usai mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pengesahan gaji UMR Pulau Morotai yang penting Anda pahami, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan penghasilan kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Pulau Morotai ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Pastinya hal itu selaras dengan tanggung jawab pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Pulau Morotai, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik secara langsung ataupun bukan untuk diserahkan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini banyak orang-orang belum memahami tentang masalah ini. Jadi mesti dimengerti, bahwa UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dalam penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya perusahaanlembaga tersebut dapat berikan penghasilan melebihi standard itu. Di dalam kejadian ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan taat pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus penghasilan yang tidak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini selanjutnya akan lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua-duanya akan melakukan perundingan bipartit apabila sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Pulau Morotai, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai sisi hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Pulau Morotai tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Pulau Morotai 2016, Gaji UMR Pulau Morotai 2017, Gaji UMR Pulau Morotai 2018, Gaji UMR Pulau Morotai 2019, Gaji UMR Pulau Morotai 2020, Gaji UMR Pulau Morotai 2021, Gaji UMK Pulau Morotai 2016, Gaji UMK Pulau Morotai 2017, Gaji UMK Pulau Morotai 2018, Gaji UMK Pulau Morotai 2019, Gaji UMK Pulau Morotai 2020, Gaji UMK Pulau Morotai 2021,