Gaji UMR Palu

Gaji UMR Palu – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digalakkan oleh para karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Palu punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Palu.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beberapa jenis variabel serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Palu & Gaji UMK Palu 2021

Istilah Gaji UMR di Palu

Berbicara perihal upah atau standard gaji minimal di Palu benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau pelaksana usaha, pastinya Anda mesti mengertinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk menjamin supaya para buruh memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Palu.

Berdasarkan artian itu dapat diambil keputusan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi referensi atau landasan dalam pemastian besaran upah, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Palu, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai muncul dan berlaku seketika dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan area baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang jenis-jenis istilah yang mengulas tentang upah minimal di Palu sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak sama, supaya mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin diskusi lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya adalah berdasarkan pejabat yang bertugas untuk menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing area bisa jadi standar minimal penghasilannya berbeda.

Bila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih besar dari gaji UMP. Pastinya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran kalau besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Palu

Usai mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang pengesahan gaji UMR Palu yang harus Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan penghasilan pada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Palu ini bertujuan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para buruh, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Palu, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan UU Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard upah regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini banyak orang belum mengerti akan ini. Jadi harus dimengerti, kalau UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta biasanya terdiri dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga itu mampu berikan penghasilan melampaui standard itu. Di dalam kejadian ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan tunduk pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan perkara penghasilan yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa permasalahan tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini selanjutnya dapat lewat sejumlah proses. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit jika selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Palu, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari beragam sisi hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Palu tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Palu 2016, Gaji UMR Palu 2017, Gaji UMR Palu 2018, Gaji UMR Palu 2019, Gaji UMR Palu 2020, Gaji UMR Palu 2021, Gaji UMK Palu 2016, Gaji UMK Palu 2017, Gaji UMK Palu 2018, Gaji UMK Palu 2019, Gaji UMK Palu 2020, Gaji UMK Palu 2021,