Gaji UMR Nias Utara

Gaji UMR Nias Utara – Kesulitan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Nias Utara miliki besaran khusus buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Nias Utara.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beberapa jenis unsur serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Nias Utara & Gaji UMK Nias Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Nias Utara

Berbicara terkait penghasilan atau standard penghasilan minimum di Nias Utara memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau pelaksana usaha, tentu saja Anda mesti mengertinya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan agar para buruh menerima upah sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Gaji Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR Nias Utara.

Berdasar pada artian itu bisa diambil simpulan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Nias Utara, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai muncul dan berlaku setelah ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai jenis-jenis istilah yang menjelaskan perihal upah minimum di Nias Utara sering membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas tampak mirip, untuk lebih mudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mencermati lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan daerah tersebut. Layaknya dipaparkan sebelumnya, masing-masing area bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih besar dari gaji UMP. Tentunya hal ini didasari karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran bila jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Nias Utara

Usai mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Nias Utara yang perlu Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan gaji untuk para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Nias Utara ini ditujukan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Tentu hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Nias Utara, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada buruh serta keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sampai kini banyak orang belum paham tentang perihal ini. Jadi penting dimengerti, jika UMR tidak gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai upah sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentulah dalam hal ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya perusahaanlembaga tersebut mampu berikan upah melampaui standard itu. Di dalam kasus begini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan taat pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan perkara upah yang tak sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam upaya ini nantinya akan lewat sejumlah proses. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Nias Utara, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai aspek hingga keputusan penetapan standar gaji UMR Nias Utara tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Nias Utara 2016, Gaji UMR Nias Utara 2017, Gaji UMR Nias Utara 2018, Gaji UMR Nias Utara 2019, Gaji UMR Nias Utara 2020, Gaji UMR Nias Utara 2021, Gaji UMK Nias Utara 2016, Gaji UMK Nias Utara 2017, Gaji UMK Nias Utara 2018, Gaji UMK Nias Utara 2019, Gaji UMK Nias Utara 2020, Gaji UMK Nias Utara 2021,