Gaji UMR Nias Selatan

Gaji UMR Nias Selatan – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh banyak karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Nias Selatan mempunyai besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Nias Selatan.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam aspek dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Nias Selatan & Gaji UMK Nias Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Nias Selatan

Berdiskusi tentang upah atau standard penghasilan minimal di Nias Selatan memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana usaha, tentu Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para pekerja menerima gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Nias Selatan.

Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau alasan dalam pemastian besaran penghasilan, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Nias Selatan, tidak lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan digunakan sejak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang banyaknya istilah yang mengulas tentang upah minimum di Nias Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terkesan sama, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin diskusi lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker Nomor 01.

Pada Keputusan tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya jangka peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sekalipun keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dipahami dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimal upahnya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran kalau jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Nias Selatan

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Nias Selatan yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Nias Selatan ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pegawai, sehingga dapat mendapatkan?menerima upah yang layak. Pasti hal tersebut seimbang dengan job desk pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada surat edaran di atas terang dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Nias Selatan, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan dalam hal ini adalah pembayaran baik secara langsung atau tidak untuk diserahkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak sudah difungsikan kembali, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sejauh ini beberapa orang belum paham tentang masalah ini. Jadi harus disadari, jika UMR tidaklah gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala gaji sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya dalam hal ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta umumnya terbagi dalam gaji tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun realitanya perusahaanlembaga tersebut mampu memberikan penghasilan melewati standard itu. Pada kejadian begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan sanksi.

Sanksipidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan taat pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus penghasilan yang tidak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa perkara itu ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini kedepannya dapat melalui sejumlah mekanisme. Pertama, ke-2 pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Nias Selatan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami ciri khas dari beragam bagian hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji UMR Nias Selatan tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Nias Selatan 2016, Gaji UMR Nias Selatan 2017, Gaji UMR Nias Selatan 2018, Gaji UMR Nias Selatan 2019, Gaji UMR Nias Selatan 2020, Gaji UMR Nias Selatan 2021, Gaji UMK Nias Selatan 2016, Gaji UMK Nias Selatan 2017, Gaji UMK Nias Selatan 2018, Gaji UMK Nias Selatan 2019, Gaji UMK Nias Selatan 2020, Gaji UMK Nias Selatan 2021,