Gaji UMR Lebong

Gaji UMR Lebong – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap disuarakan oleh para karyawan, terutama pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Lebong miliki besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Lebong.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada pelbagai ragam unsur serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Lebong & Gaji UMK Lebong 2021

Istilah Gaji UMR di Lebong

Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimum di Lebong memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor usaha, tentu saja Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para karyawan mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR Lebong.

Berdasar pada artian itu bisa disimpulkan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau dasar dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Lebong, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ramai dan diberlakukan semenjak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal jenis-jenis istilah yang membahas tentang upah minimal di Lebong kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas tampak sama, agar mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang musti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu naik tiap tahunnya. Besaran perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan daerah tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.

Bila dibandingkan besaran nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Umumnya dalam hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran kalau jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Lebong

Setelah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai penetapan gaji UMR Lebong yang penting Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan gaji untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Lebong ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentu hal itu selaras dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Lebong, segala ragam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan dalam hal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk dikasih ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak digunakan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sampai kini beberapa orang belum paham akan masalah ini. Jadi penting dipahami, bahwa UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai upah sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah tersebut penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta kebanyakan terbagi dalam upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR secara sengaja, kendati kenyataannya perusahaanlembaga tersebut mampu memberikan upah melampaui standard itu. Pada kejadian sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa berikan sanksi.

Sanksipidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan biar perusahaan perusahaan patuh terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan kasus upah yang tak sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa kasus itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini kedepan bakal lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Lebong, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari ciri khas dari beragam aspek hingga ketentuan pengesahan standar gaji UMR Lebong tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Lebong 2016, Gaji UMR Lebong 2017, Gaji UMR Lebong 2018, Gaji UMR Lebong 2019, Gaji UMR Lebong 2020, Gaji UMR Lebong 2021, Gaji UMK Lebong 2016, Gaji UMK Lebong 2017, Gaji UMK Lebong 2018, Gaji UMK Lebong 2019, Gaji UMK Lebong 2020, Gaji UMK Lebong 2021,