Gaji UMR Kutai Barat

Gaji UMR Kutai Barat – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa disuarakan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Kutai Barat punya besaran tertentu buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Kutai Barat.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam hal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kutai Barat & Gaji UMK Kutai Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Kutai Barat

Berbicara berkenaan upah atau standard gaji minimum di Kutai Barat benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau aktor usaha, tentulah Anda harus menyadarinya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Kutai Barat.

Berdasar pada penjelasan itu bisa disimpulkan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Kutai Barat, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan berlaku seketika ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar penghasilan minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai beberapa istilah yang membicarakan perihal upah minimal di Kutai Barat kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin mengulas lebih komprehensif tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk membuat dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti disahkan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan UU tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimum upahnya berbeda.

Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran kalau jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kutai Barat

Usai mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting tentang penetapan gaji UMR Kutai Barat yang penting Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Kutai Barat ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pekerja, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Tentu hal demikian selaras dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pengelompokan komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas terang dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Kutai Barat, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tidak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diserahkan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak dipakai kembali, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sampai kini banyak orang-orang belum paham tentang masalah ini. Jadi mesti dimengerti, bahwa UMR bukanlah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio penghasilan sama aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah dalam masalah ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta biasanya terbagi dalam upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga itu dapat memberinya gaji melebihi standard itu. Pada perkara begini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan patuh pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan kasus upah yang tidak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa masalah itu ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini kedepan akan lewat beberapa mekanisme. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kutai Barat, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam aspek hingga ketentuan pengesahan standar gaji UMR Kutai Barat tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Kutai Barat 2016, Gaji UMR Kutai Barat 2017, Gaji UMR Kutai Barat 2018, Gaji UMR Kutai Barat 2019, Gaji UMR Kutai Barat 2020, Gaji UMR Kutai Barat 2021, Gaji UMK Kutai Barat 2016, Gaji UMK Kutai Barat 2017, Gaji UMK Kutai Barat 2018, Gaji UMK Kutai Barat 2019, Gaji UMK Kutai Barat 2020, Gaji UMK Kutai Barat 2021,