Gaji UMR Jakarta Utara

Gaji UMR Jakarta Utara – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Jakarta Utara miliki besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Jakarta Utara.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis faktor serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Jakarta Utara & Gaji UMK Jakarta Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Jakarta Utara

Berdiskusi perihal upah atau standard gaji minimal di Jakarta Utara memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, tentu Anda mesti menyadarinya. Berikut ada penjelasan {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin agar para buruh memperoleh gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR Jakarta Utara.

Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil keputusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran upah, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Jakarta Utara, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ramai dan diberlakukan sejak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal banyaknya istilah yang menjelaskan tentang upah minimal di Jakarta Utara seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terlihat mirip, guna mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin meneliti lebih jauh tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu berlakunya UU tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari poin perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat tiap tahunnya. Nominal perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dipahami dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap area bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.

Apabila dikomparasikan besaran nominal gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Pastinya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran jika besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Jakarta Utara

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting tentang pemberlakuan gaji UMR Jakarta Utara yang penting Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pelaku usaha memberikan penghasilan untuk para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Jakarta Utara ini bertujuan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para buruh, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Pastinya hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan perihal pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Jakarta Utara, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memang tidak sudah dipakai kembali, hal itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Kendati begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini beberapa orang belum memahami tentang perihal ini. Jadi harus disadari, kalau UMR tidak gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio upah sesuai kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta normalnya terdiri upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga itu sanggup memberi penghasilan melewati standard itu. Pada kasus ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidana.

Pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kejadian gaji yang tidak sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam usaha ini kedepannya dapat lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua-duanya akan melakukan perundingan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Jakarta Utara, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami ciri khas dari berbagai sisi hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Jakarta Utara tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Jakarta Utara 2016, Gaji UMR Jakarta Utara 2017, Gaji UMR Jakarta Utara 2018, Gaji UMR Jakarta Utara 2019, Gaji UMR Jakarta Utara 2020, Gaji UMR Jakarta Utara 2021, Gaji UMK Jakarta Utara 2016, Gaji UMK Jakarta Utara 2017, Gaji UMK Jakarta Utara 2018, Gaji UMK Jakarta Utara 2019, Gaji UMK Jakarta Utara 2020, Gaji UMK Jakarta Utara 2021,