Gaji UMR Jakarta Selatan

Gaji UMR Jakarta Selatan – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus digalakkan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Jakarta Selatan mempunyai besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR Jakarta Selatan.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai jenis faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Jakarta Selatan & Gaji UMK Jakarta Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Jakarta Selatan

Berbicara berkaitan upah atau standard gaji minimum di Jakarta Selatan betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan atau aktor bidang usaha, tentulah Anda harus menyadarinya. Berikut ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan agar para pekerja menerima penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR Jakarta Selatan.

Berdasarkan artian itu dapat diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di Jakarta Selatan, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai muncul dan digunakan semenjak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar upah minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang beberapa istilah yang menjelaskan mengenai upah minimum di Jakarta Selatan sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya terlihat mirip, guna lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Pada Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 hari kerja, sekalipun keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya Undang Undang tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai disahkan secara serentak berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang ditetapkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah tiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dipahami dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum penghasilannya berbeda.

Bila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran jika jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Jakarta Selatan

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting tentang penetapan gaji UMR Jakarta Selatan yang harus Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pelaku usaha memberikan upah untuk para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Jakarta Selatan ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima gaji yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pembagian komponen gaji dan pendapatan. Pada surat edaran tersebut secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Jakarta Selatan, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam masalah ini sebagai pembayaran baik langsung atau bukan untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pun bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak sudah digunakan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard penghasilan regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini beberapa orang belum paham tentang ini. Jadi perlu dipahami, jika UMR tidaklah upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam hal ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan normalnya terdiri upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, kendati faktanya perusahaanlembaga tersebut sanggup memberikan penghasilan melewati standard itu. Pada perkara ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar sejumlah perusahaan tunduk terhadap ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus penghasilan yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa persoalan tersebut ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini selanjutnya bakal melalui beberapa proses. Pertama, kedua pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Jakarta Selatan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari beragam bagian hingga Undang Undang pengesahan standar gaji UMR Jakarta Selatan tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Jakarta Selatan 2016, Gaji UMR Jakarta Selatan 2017, Gaji UMR Jakarta Selatan 2018, Gaji UMR Jakarta Selatan 2019, Gaji UMR Jakarta Selatan 2020, Gaji UMR Jakarta Selatan 2021, Gaji UMK Jakarta Selatan 2016, Gaji UMK Jakarta Selatan 2017, Gaji UMK Jakarta Selatan 2018, Gaji UMK Jakarta Selatan 2019, Gaji UMK Jakarta Selatan 2020, Gaji UMK Jakarta Selatan 2021,