Gaji UMR Halmahera Selatan

Gaji UMR Halmahera Selatan – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus digiatkan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Halmahera Selatan punyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Halmahera Selatan.

Mengenai pemastian UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Halmahera Selatan & Gaji UMK Halmahera Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Halmahera Selatan

Berdiskusi perihal upah atau standard gaji minimum di Halmahera Selatan memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun aktor usaha, pastinya Anda mesti mengertinya. Berikut ada penjelasan {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan agar para pekerja menerima gaji sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Halmahera Selatan.

Berdasar pada penjelasan itu bisa diambil simpulan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu daerah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Halmahera Selatan, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai digunakan dan diberlakukan semenjak disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP dapat diartikan sebagai standar gaji minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara perihal banyaknya istilah yang menjelaskan perihal upah minimal di Halmahera Selatan kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin meneliti lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Salah satunya adalah berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk membuat dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam Undang Undang tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang musti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan UU tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai disahkan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dipahami dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimum penghasilannya berbeda.

Bila dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran kalau jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Halmahera Selatan

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai pengesahan gaji UMR Halmahera Selatan yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pembuatan standar gaji UMR Halmahera Selatan ini bertujuan untuk tata laksana untuk melindungi hak para pekerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Tentunya hal tersebut selaras dengan beban pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen tersebut secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Halmahera Selatan, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk dikasihkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak sudah difungsikan kembali, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau begitu, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sejauh ini beberapa orang belum memahami akan perihal ini. Jadi mesti dimengerti, kalau UMR bukanlah upah pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala gaji sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam perihal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan normalnya terbagi dalam gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walaupun kenyataannya innstansi itu sanggup memberinya upah melebihi standard itu. Pada masalah semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan agar sejumlah perusahaan tunduk pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan masalah upah yang tidak dibayarkan sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa kasus tersebut ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan itu dalam upaya ini selanjutnya bakal melalui sejumlah prosedur. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit bila sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Halmahera Selatan, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami perbedaan dari beragam aspek hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Halmahera Selatan tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Halmahera Selatan 2016, Gaji UMR Halmahera Selatan 2017, Gaji UMR Halmahera Selatan 2018, Gaji UMR Halmahera Selatan 2019, Gaji UMR Halmahera Selatan 2020, Gaji UMR Halmahera Selatan 2021, Gaji UMK Halmahera Selatan 2016, Gaji UMK Halmahera Selatan 2017, Gaji UMK Halmahera Selatan 2018, Gaji UMK Halmahera Selatan 2019, Gaji UMK Halmahera Selatan 2020, Gaji UMK Halmahera Selatan 2021,