Gaji UMR Bone Bolango

Gaji UMR Bone Bolango – Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digiatkan oleh para buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bone Bolango mempunyai besaran spesifik untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Bone Bolango.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam hal serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bone Bolango & Gaji UMK Bone Bolango 2021

Istilah Gaji UMR di Bone Bolango

Berdiskusi berkenaan upah atau standard penghasilan minimum di Bone Bolango memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentu Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja mendapatkan upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Bone Bolango.

Berdasar pada pengertian itu dapat diambil simpulan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau landasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dikarenakan adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Bone Bolango, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan digunakan semenjak disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup semua kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di Bone Bolango kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semuanya tampak mirip, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih dalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk menetapkan dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya sama UMK yang harus ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah tersebut dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara keseluruhan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda cermati berdasarkan jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap tahunnya. Besaran perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimal penghasilannya berbeda.

Apabila dibandingkan jumlah nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bone Bolango

Usai memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada poin-poin penting tentang pengesahan gaji UMR Bone Bolango yang perlu Anda ketahui, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Bone Bolango ini ditujukan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Pastinya hal tersebut seimbang dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen di atas secara jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Bone Bolango, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan dalam hal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak dipakai lagi, hal demikian sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun demikian, standard upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan selama ini banyak orang belum mengetahui akan ini. Jadi penting dipahami, kalau UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio penghasilan sama keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta umumnya terbagi dalam gaji tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya innstansi tersebut bisa memberi gaji melampaui standard itu. Pada masalah semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya pidanaancaman pidana.

Pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan patuh pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan perkara gaji yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan dapat membawa permasalahan itu ke meja hukum sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam usaha ini kedepannya dapat lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit kalau waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bone Bolango, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari beragam sisi hingga ketentuan pengesahan standar gaji UMR Bone Bolango tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bone Bolango 2016, Gaji UMR Bone Bolango 2017, Gaji UMR Bone Bolango 2018, Gaji UMR Bone Bolango 2019, Gaji UMR Bone Bolango 2020, Gaji UMR Bone Bolango 2021, Gaji UMK Bone Bolango 2016, Gaji UMK Bone Bolango 2017, Gaji UMK Bone Bolango 2018, Gaji UMK Bone Bolango 2019, Gaji UMK Bone Bolango 2020, Gaji UMK Bone Bolango 2021,