Gaji UMR Bengkulu

Gaji UMR Bengkulu – Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap disuarakan oleh para buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bengkulu mempunyai besaran tertentu untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Bengkulu.

Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis unsur serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bengkulu & Gaji UMK Bengkulu 2021

Istilah Gaji UMR di Bengkulu

Berdiskusi perihal penghasilan atau standard gaji minimum di Bengkulu betul-betul dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun eksekutor usaha, tentulah Anda harus mendalaminya. Di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan mendapat penghasilan sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan kalau UMR atau Gaji Minimum Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR Bengkulu.

Menurut pengertian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di Bengkulu, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai ramai dan berlaku seketika ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh area baik Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai banyaknya istilah yang mengulas tentang upah minimum di Bengkulu kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terkesan mirip, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mencermati lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR ditentukan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus disahkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang disahkan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti meningkat tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan daerah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap wilayah bisa jadi standar minimum gajinya berbeda.

Bila dibandingkan besaran nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran jika besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bengkulu

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Bengkulu yang harus Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Bengkulu ini ditujukan untuk tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang layak. Pastinya hal itu sesuai dengan tugas pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan tentang pembagian komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Bengkulu, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Sokongan tak tetap di dalam masalah ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk diserahkan ke karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini arti gaji UMR memang tidak sudah digunakan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan sekian lama ini beberapa orang belum paham akan ini. Jadi mesti dimengerti, bahwa UMR tidaklah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala gaji sesuai aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Pastinya di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan biasanya terdiri dalam gaji tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang membayar penghasilan di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga tersebut mampu memberikan gaji melebihi standard itu. Di dalam kejadian begini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki menjadi peringatan biar sejumlah perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Bersangkutan dengan kasus gaji yang tidak dibayarkan sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa kasus tersebut ke meja hijau sebagai upaya penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam upaya ini nantinya dapat melalui sejumlah prosedur. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikianlah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bengkulu, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari karakter dari berbagai aspek hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Bengkulu tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bengkulu 2016, Gaji UMR Bengkulu 2017, Gaji UMR Bengkulu 2018, Gaji UMR Bengkulu 2019, Gaji UMR Bengkulu 2020, Gaji UMR Bengkulu 2021, Gaji UMK Bengkulu 2016, Gaji UMK Bengkulu 2017, Gaji UMK Bengkulu 2018, Gaji UMK Bengkulu 2019, Gaji UMK Bengkulu 2020, Gaji UMK Bengkulu 2021,