Gaji UMR Bangka Selatan

Gaji UMR Bangka Selatan – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bangka Selatan mempunyai besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Bangka Selatan.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis aspek dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bangka Selatan & Gaji UMK Bangka Selatan 2021

Istilah Gaji UMR di Bangka Selatan

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimum di Bangka Selatan benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor usaha, pastinya Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para pekerja mendapatkan upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR Bangka Selatan.

Berdasarkan pengertian itu bisa disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Bangka Selatan, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai muncul dan diberlakukan seketika disahkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar penghasilan minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan keseluruhan kawasan baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara tentang beberapa istilah yang membahas tentang upah minimal di Bangka Selatan sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas tampak sama, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin meneliti lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Undang Undang tersebut, dipaparkan bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada penjelasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu meningkat tiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimal upahnya berbeda.

Kalau dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya hal ini didasari adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran kalau besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bangka Selatan

Setelah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai pengesahan gaji UMR Bangka Selatan yang harus Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, kebijakan standar gaji UMR Bangka Selatan ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Pastinya hal itu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Bangka Selatan, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik langsung ataupun tidak untuk diserahkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pun beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini makna gaji UMR memanglah tidak digunakan lagi, hal semacam itu sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini beberapa orang belum memahami akan masalah ini. Jadi mesti dimengerti, jika UMR bukanlah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai gaji sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan normalnya terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, walau kenyataannya perusahaanlembaga itu bisa memberi penghasilan melampaui standard itu. Pada kasus semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidana.

Ancaman pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian penghasilan yang tak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa persoalan itu ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan itu dalam usaha ini nantinya akan lewat beberapa langkah. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan pembicaraan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bangka Selatan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari beragam bagian hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Bangka Selatan tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Bangka Selatan 2016, Gaji UMR Bangka Selatan 2017, Gaji UMR Bangka Selatan 2018, Gaji UMR Bangka Selatan 2019, Gaji UMR Bangka Selatan 2020, Gaji UMR Bangka Selatan 2021, Gaji UMK Bangka Selatan 2016, Gaji UMK Bangka Selatan 2017, Gaji UMK Bangka Selatan 2018, Gaji UMK Bangka Selatan 2019, Gaji UMK Bangka Selatan 2020, Gaji UMK Bangka Selatan 2021,