Gaji UMR Bangka – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang terus disuarakan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Bangka punya besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Bangka.
Mengenai pemastian UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada bermacam ragam unsur dan fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR Bangka & Gaji UMK Bangka 2021
Kabupaten/Kota | Gaji |
Kabupaten Bangka | Rp 3.230.023 |
Kabupaten Belitung | Rp 3.230.023 |
Kabupaten Bangka Selatan | Rp 3.230.023 |
Kabupaten Bangka Tengah | Rp 3.230.023 |
Kabupaten Bangka Barat | Rp 3.230.023 |
Kabupaten Belitung Timur | Rp 3.230.023 |
Kota Pangkal Pinang | Rp 3.230.023 |
Istilah Gaji UMR di Bangka
Berbicara perihal upah atau standard penghasilan minimal di Bangka betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun pelaksana usaha, tentulah Anda mesti mengertinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
Gaji UMR
Gaji UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh mendapat gaji sebagai pendapatan yang pantas.
Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Bangka.
Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil keputusan, kalau UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.
Gaji UMK
Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.
Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah itu.
Gaji UMP
Diskusi perihal gaji di Bangka, tidak bisa lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ditetapkan dan diberlakukan seketika dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, istilah UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Berbicara mengenai banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimum di Bangka kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terkesan sama, untuk mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Bila ingin mencermati lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.
Berangkat dari Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Kebijakan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.
Di dalam Keputusan tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, beda halnya dengan UMK yang musti ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya UU tersebut.
Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara serentak berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu naik tiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Hal lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan wilayah tersebut. Sama seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimum upahnya berbeda.
Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Pastinya hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.
Penetapan Gaji UMR Bangka
Sesuah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah tentang standar upah minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Bangka yang penting Anda mengerti, yakni seperti:
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan penghasilan pada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Bangka ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para buruh, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan job desk pekerjaan.
2. Spesifikasi UMR
Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.
Surat edaran tersebut juga diperkuat dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Mesti Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Bangka, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Bantuan tak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun bukan untuk diserahkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK
Sekarang ini arti gaji UMR memanglah tidak difungsikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Barangkali selama ini banyak orang-orang belum mengetahui akan perihal ini. Jadi perlu dipahami, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala penghasilan sesuai keputusan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.
Beda halnya dengan gaji UMR yakni standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam masalah ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor serta kebanyakan terdiri gaji tanpa tunjangan dan gaji pokok.
6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga itu mampu memberi gaji melampaui standard itu. Pada kasus sesuai ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberi pidanaancaman pidana.
Pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk terhadap peraturan.
7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR
Berhubungan dengan kasus penghasilan yang tidak dibayar sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.
Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
Sesuai aturan itu dalam usaha ini kedepan bakal melalui beberapa langkah. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan perundingan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.
Itulah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bangka, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari beragam sisi hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Bangka tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR Bangka 2016, Gaji UMR Bangka 2017, Gaji UMR Bangka 2018, Gaji UMR Bangka 2019, Gaji UMR Bangka 2020, Gaji UMR Bangka 2021, Gaji UMK Bangka 2016, Gaji UMK Bangka 2017, Gaji UMK Bangka 2018, Gaji UMK Bangka 2019, Gaji UMK Bangka 2020, Gaji UMK Bangka 2021,