Gaji UMR Penajam Paser Utara

Gaji UMR Penajam Paser Utara – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Penajam Paser Utara miliki besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Penajam Paser Utara.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis aspek serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Penajam Paser Utara & Gaji UMK Penajam Paser Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Penajam Paser Utara

Berdiskusi perihal penghasilan atau standard penghasilan minimal di Penajam Paser Utara betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh atau eksekutor usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapat gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Penajam Paser Utara.

Berdasarkan pengertian itu bisa diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah tersebut.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Penajam Paser Utara, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai ditetapkan dan diberlakukan setelah dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang beberapa istilah yang mengulas perihal upah minimal di Penajam Paser Utara seringkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, guna lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bilamana ingin meneliti lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas guna menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Keputusan tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang musti ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski kedua sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu berlakunya ketentuan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara bersamaan berdasarkan arahan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang disahkan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari poin jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti bertambah tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besarnya nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Sama seperti dipaparkan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimum upahnya berbeda.

Jika dibandingkan besaran nominal gaji UMK jauh lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran kalau besaran standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Penajam Paser Utara

Usai mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting mengenai ketetapan gaji UMR Penajam Paser Utara yang perlu Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan penghasilan kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Penajam Paser Utara ini bertujuan untuk tata laksana untuk mengayomi hak para karyawan, sehingga bisa mendapatkan?menerima penghasilan yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menyatakan mengenai pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Penajam Paser Utara, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik langsung atau tidak untuk dikasihkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini makna gaji UMR memanglah tidak dipakai kembali, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sekian lama ini beberapa orang belum mengerti akan ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR tidak gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sesuai aturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yakni standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu saja di dalam perihal ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor dan kebanyakan terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, kendati realitanya perusahaanlembaga itu sanggup memberikan gaji melampaui standard itu. Di dalam masalah sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi sanksi.

Sanksipidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan menjadi peringatan biar perusahaan perusahaan taat terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan perkara penghasilan yang tak dibayar sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa persoalan itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini selanjutnya dapat melalui beberapa proses. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan pembicaraan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Penajam Paser Utara, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam aspek hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji UMR Penajam Paser Utara tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Penajam Paser Utara 2016, Gaji UMR Penajam Paser Utara 2017, Gaji UMR Penajam Paser Utara 2018, Gaji UMR Penajam Paser Utara 2019, Gaji UMR Penajam Paser Utara 2020, Gaji UMR Penajam Paser Utara 2021, Gaji UMK Penajam Paser Utara 2016, Gaji UMK Penajam Paser Utara 2017, Gaji UMK Penajam Paser Utara 2018, Gaji UMK Penajam Paser Utara 2019, Gaji UMK Penajam Paser Utara 2020, Gaji UMK Penajam Paser Utara 2021,