Gaji UMR Bekasi

Gaji UMR Bekasi – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Bekasi miliki besaran spesifik buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR Bekasi.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa ragam faktor dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bekasi & Gaji UMK Bekasi 2021

Istilah Gaji UMR di Bekasi

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Bekasi benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh ataupun aktor usaha, pastinya Anda mesti mengertinya. Berikut ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh menerima upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR Bekasi.

Berdasar pada penjelasan itu dapat disimpulkan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di Bekasi, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, istilah UMP dapat dimaknai sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara mengenai jenis-jenis istilah yang membicarakan tentang upah minimum di Bekasi kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas gaji UMR, UMK, UMP terlihat mirip, guna lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas guna membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Undang Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Dalam Undang Undang tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa pemberlakuan UU tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara keseluruhan berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari poin jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap tahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa aja standar minimal upahnya berbeda.

Jika dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Umumnya hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran bila jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar daripada tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bekasi

Sesuah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat poin-poin penting tentang penetapan gaji UMR Bekasi yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Bekasi ini ditujukan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para buruh, sehingga bisa mendapatkan?menerima upah yang layak. Tentu hal itu sesuai dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan perihal pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Bekasi, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau bukan untuk dikasih ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini istilah gaji UMR memang tidak sudah dipakai kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau demikian, standard penghasilan regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini banyak orang-orang belum mengetahui tentang ini. Jadi mesti dimengerti, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio penghasilan sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah ini penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor serta kebanyakan terdiri penghasilan tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walau faktanya perusahaanlembaga itu sanggup memberinya penghasilan melebihi standard itu. Di dalam masalah sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar sejumlah perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan perkara gaji yang tak dibayar sesuai ketetapan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa persoalan itu ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini kedepannya bakal lewat sejumlah mekanisme. Pertama, kedua pihak bakal melakukan perundingan bipartit jika sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bekasi, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami perbedaan dari beragam bagian hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji UMR Bekasi tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Bekasi 2016, Gaji UMR Bekasi 2017, Gaji UMR Bekasi 2018, Gaji UMR Bekasi 2019, Gaji UMR Bekasi 2020, Gaji UMR Bekasi 2021, Gaji UMK Bekasi 2016, Gaji UMK Bekasi 2017, Gaji UMK Bekasi 2018, Gaji UMK Bekasi 2019, Gaji UMK Bekasi 2020, Gaji UMK Bekasi 2021,