Gaji UMR Samarinda

Gaji UMR Samarinda – Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa disuarakan oleh para buruh, terutama dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Samarinda punya besaran khusus buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Samarinda.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beberapa jenis variabel serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Samarinda & Gaji UMK Samarinda 2021

Istilah Gaji UMR di Samarinda

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di Samarinda memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun aktor usaha, tentulah Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapat upah sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Samarinda.

Menurut artian itu bisa disimpulkan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran upah, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di Samarinda, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ramai dan digunakan sejak ditentukannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi dan mencakup keseluruhan area baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara perihal banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimal di Samarinda seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Bila ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang diputuskan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi durasi waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya sama UMK yang harus ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, meski kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji tersebut dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai disahkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu mengalami kenaikan setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih besar daripada gaji UMP. Pastinya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Samarinda

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting perihal penetapan gaji UMR Samarinda yang harus Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan gaji untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, pemberlakuan standar gaji UMR Samarinda ini bertujuan untuk tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Tentunya hal itu selaras dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan perihal pengelompokan komponen gaji dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga diperkokoh dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu kebijakan gaji UMR di Samarinda, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap di dalam masalah ini merupakan pembayaran baik secara langsung atau bukan untuk diberikan kepada buruh dan keluarganya. Bentuknya pula bervariasi, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memanglah tidak digunakan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan selama ini banyak orang-orang belum paham akan perihal ini. Jadi mesti dipahami, jika UMR tidak penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai gaji sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta normalnya terdiri upah tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga tersebut dapat memberinya penghasilan melewati standard itu. Pada kejadian sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan perusahaan patuh terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara upah yang tak sesuai keputusan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa perkara itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini selanjutnya akan lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua-duanya akan melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap tentang dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Samarinda, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari berbagai aspek hingga kebijakan penetapan standar gaji UMR Samarinda tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Samarinda 2016, Gaji UMR Samarinda 2017, Gaji UMR Samarinda 2018, Gaji UMR Samarinda 2019, Gaji UMR Samarinda 2020, Gaji UMR Samarinda 2021, Gaji UMK Samarinda 2016, Gaji UMK Samarinda 2017, Gaji UMK Samarinda 2018, Gaji UMK Samarinda 2019, Gaji UMK Samarinda 2020, Gaji UMK Samarinda 2021,