Gaji UMR Maluku Barat Daya

Gaji UMR Maluku Barat Daya – Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus digalakkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Maluku Barat Daya punya besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Maluku Barat Daya.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beberapa jenis perihal serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Maluku Barat Daya & Gaji UMK Maluku Barat Daya 2021

Istilah Gaji UMR di Maluku Barat Daya

Berbicara tentang upah atau standard penghasilan minimum di Maluku Barat Daya betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan atau eksekutor usaha, tentu saja Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan agar para buruh mendapatkan upah sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Gaji Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Maluku Barat Daya.

Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil rumusan, jika UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah yang bersaungkutan.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Maluku Barat Daya, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai ditetapkan dan berlaku sejak ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, istilah UMP bisa disebut sebagai standar upah minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dan mencakup seluruh area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai beberapa istilah yang membicarakan mengenai upah minimum di Maluku Barat Daya kerap membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas terkesan sama, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih komprehensif mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point berikut. Satu diantaranya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam Kebijakan tersebut, ditulis bahwa ada perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu pemberlakuan ketentuan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan instruksi dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda lihat dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan area tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa aja standar minimum penghasilannya berbeda.

Jika dikomparasikan jumlah nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi daripada gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Maluku Barat Daya

Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum dan dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pengesahan gaji UMR Maluku Barat Daya yang perlu Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai landasan supaya pemilik usaha memberikan gaji pada para pekerja sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Maluku Barat Daya ini bertujuan sebagai tata laksana untuk menyejahterakan hak para buruh, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak. Tentu hal tersebut seimbang dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui diantara kebijakan gaji UMR di Maluku Barat Daya, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap di dalam perihal ini sebagai pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk dikasihkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun demikian, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini banyak orang-orang belum mengetahui akan perihal ini. Jadi penting disadari, bahwa UMR tidak gaji pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai nilai penghasilan sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta kebanyakan terdiri upah tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Apabila terdapat perusahaan yang memberikan bayaran penghasilan di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya innstansi tersebut bisa memberi gaji melewati standard itu. Pada kasus semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberikan sanksi.

Ancaman pidana ini bisa berwujud kurungan penjara dengan periode tahanan sangat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan biar perusahaan perusahaan patuh pada Undang Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kasus upah yang tidak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasar UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa masalah itu ke meja hukum sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini nantinya dapat melalui sejumlah langkah. Pertama, ke-2 pihak akan melakukan perundingan bipartit kalau selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah ulasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Maluku Barat Daya, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, memahami karakter dari berbagai aspek hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Maluku Barat Daya tersebut. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Maluku Barat Daya 2016, Gaji UMR Maluku Barat Daya 2017, Gaji UMR Maluku Barat Daya 2018, Gaji UMR Maluku Barat Daya 2019, Gaji UMR Maluku Barat Daya 2020, Gaji UMR Maluku Barat Daya 2021, Gaji UMK Maluku Barat Daya 2016, Gaji UMK Maluku Barat Daya 2017, Gaji UMK Maluku Barat Daya 2018, Gaji UMK Maluku Barat Daya 2019, Gaji UMK Maluku Barat Daya 2020, Gaji UMK Maluku Barat Daya 2021,