Gaji UMR Kepulauan Seribu

Gaji UMR Kepulauan Seribu – Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Kepulauan Seribu punyai besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR Kepulauan Seribu.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada pelbagai jenis faktor serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Kepulauan Seribu & Gaji UMK Kepulauan Seribu 2021

Istilah Gaji UMR di Kepulauan Seribu

Berbicara berkaitan upah atau standard penghasilan minimum di Kepulauan Seribu memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, tentulah Anda harus memahaminya. Berikut ada pengertian {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan menerima penghasilan sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR Kepulauan Seribu.

Berdasar pada artian itu dapat diambil keputusan, kalau UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi referensi atau dasar dalam pengesahan besaran upah, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari adanya otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Kepulauan Seribu, tidak bisa lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, sebutan ini mulai muncul dan diberlakukan sejak dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal jenis-jenis istilah yang membahas tentang upah minimal di Kepulauan Seribu kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas semua jenis gaji di atas terkesan mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih jauh perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk menetapkan dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang telah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01.

Pada Undang Undang tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, meski kedua sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah gaji itu dari waktu berlakunya ketetapan tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai direalisasikan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang berlaku pada suatu cakupan area tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, masing-masing wilayah bisa aja standar minimal penghasilannya berbeda.

Apabila dibandingkan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi daripada gaji UMP. Umumnya hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Kepulauan Seribu

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, beberapa istilah tentang standar gaji minimum dan dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai penetapan gaji UMR Kepulauan Seribu yang harus Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pemilik usaha memberikan gaji kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Kepulauan Seribu ini ditujukan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para tenaga kerja, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal tersebut selaras dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pembagian komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas terang dikatakan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Kepulauan Seribu, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Hal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik langsung ataupun bukan untuk diberikan kepada karyawan serta keluarganya. Bentuknya pula banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini makna gaji UMR memang tidak sudah difungsikan kembali, hal semacam itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walaupun begitu, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin selama ini banyak orang belum memahami tentang soal ini. Jadi mesti dipahami, bahwa UMR tidaklah upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala upah sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan umumnya terbagi dalam upah tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya innstansi tersebut sanggup berikan penghasilan melampaui standard itu. Pada kasus semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat berikan pidanaancaman pidana.

Sanksipidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dikehendaki jadi peringatan agar sejumlah perusahaan tunduk terhadap peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara gaji yang tidak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa permasalahan tersebut ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat sejumlah langkah. Pertama, kedua-duanya akan melakukan perundingan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Kepulauan Seribu, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami ciri khas dari beragam aspek hingga kebijakan pengesahan standar gaji UMR Kepulauan Seribu tersebut. Semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya untuk para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Kepulauan Seribu 2016, Gaji UMR Kepulauan Seribu 2017, Gaji UMR Kepulauan Seribu 2018, Gaji UMR Kepulauan Seribu 2019, Gaji UMR Kepulauan Seribu 2020, Gaji UMR Kepulauan Seribu 2021, Gaji UMK Kepulauan Seribu 2016, Gaji UMK Kepulauan Seribu 2017, Gaji UMK Kepulauan Seribu 2018, Gaji UMK Kepulauan Seribu 2019, Gaji UMK Kepulauan Seribu 2020, Gaji UMK Kepulauan Seribu 2021,