Gaji UMR Jakarta Barat

Gaji UMR Jakarta Barat – Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap disuarakan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Jakarta Barat punya besaran tertentu buat upah UMR, termasuk gaji UMR Jakarta Barat.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis unsur serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Jakarta Barat & Gaji UMK Jakarta Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Jakarta Barat

Berdiskusi berkaitan upah atau standard penghasilan minimum di Jakarta Barat betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana bidang usaha, tentu Anda mesti mengertinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman {dan} keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para karyawan mendapat gaji sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Penghasilan Minimum Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR Jakarta Barat.

Berdasarkan pemahaman itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Jakarta Barat, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai digunakan dan digunakan sesudah disahkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP dapat dimaknai sebagai standar gaji minimum pada satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh area baik itu Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal jenis-jenis istilah yang membicarakan tentang upah minimum di Jakarta Barat sering membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak sama, guna mempermudah membedakannya Anda dapat meninjau dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih dalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Merujuk UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Di dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, beda halnya sama UMK yang perlu ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, meski kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada penjelasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga bisa membedakan dari ketiga istilah gaji itu dari masa pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara bersamaan berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Poin yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa meningkat setiap pertahunnya. Nominal perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lain yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Bila dibandingkan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi dari gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tak perlu heran kalau besaran standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Jakarta Barat

Usai memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Jakarta Barat yang penting Anda pahami, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan upah untuk para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Jakarta Barat ini ditujukan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapatkan?menerima gaji yang layak. Tentu hal itu selaras dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada surat edaran di atas jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa pendapatan pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di Jakarta Barat, segala jenis tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Tunjangan tak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik secara langsung atau tidak untuk diserahkan ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau begitu, standard gaji regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sekian lama ini banyak orang belum mengerti akan perihal ini. Jadi harus disadari, kalau UMR tidak gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama skala penghasilan sesuai peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang dikukuhkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah tersebut penghitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan umumnya terbagi dalam upah tanpa bantuan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga itu dapat memberi gaji melebihi standard itu. Di dalam kasus semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidana.

Sanksipidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan sangat singkat 12 bulan serta maksimum 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan supaya sejumlah perusahaan tunduk pada ketentuan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan kasus gaji yang tak dibayarkan sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa kasus tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam usaha ini nantinya bakal melalui sejumlah mekanisme. Pertama, kedua-duanya dapat melakukan pembicaraan bipartit jika selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Jakarta Barat, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai bagian hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Jakarta Barat tersebut. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Jakarta Barat 2016, Gaji UMR Jakarta Barat 2017, Gaji UMR Jakarta Barat 2018, Gaji UMR Jakarta Barat 2019, Gaji UMR Jakarta Barat 2020, Gaji UMR Jakarta Barat 2021, Gaji UMK Jakarta Barat 2016, Gaji UMK Jakarta Barat 2017, Gaji UMK Jakarta Barat 2018, Gaji UMK Jakarta Barat 2019, Gaji UMK Jakarta Barat 2020, Gaji UMK Jakarta Barat 2021,