Gaji UMR Bogor

Gaji UMR Bogor – Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bogor miliki besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR Bogor.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beberapa ragam perihal serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bogor & Gaji UMK Bogor 2021

Istilah Gaji UMR di Bogor

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard penghasilan minimum di Bogor betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan ataupun pelaksana bidang usaha, pastinya Anda harus mengertinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR ialah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan mendapatkan penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, termaksud gaji UMR Bogor.

Berdasarkan pengertian itu bisa diambil rumusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara perihal gaji di Bogor, tidak bisa lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama halnya UMK, sebutan ini mulai ramai dan digunakan semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa disebut sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh area baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Layaknya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai beberapa istilah yang menjelaskan mengenai upah minimal di Bogor seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terkesan sama, untuk lebih mudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mencermati lebih mendalam perihal perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa dilihat dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk mengatur dan berwewenang mengesahkannya.

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditentukan oleh Gubernur dengan menimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan UU Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, dijakatakan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau keduanya sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu peninjauan yang berbeda. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu pemberlakuan Undang Undang tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diberlakukan secara bersamaan berdasarkan imbauan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati dari jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah tiap pertahunnya. Nominal perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besarnya nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Layaknya dijelaskan sebelumnya, masing-masing daerah bisa saja standar minimal upahnya berbeda.

Jika dikomparasikan besaran nominal gaji UMK jauh lebih besar daripada gaji UMP. Tentunya dalam hal ini didasari karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya tidak perlu heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bogor

Sesuah mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar upah minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Bogor yang harus Anda mengerti, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja menetapkan sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pemberlakuan standar gaji UMR Bogor ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para buruh, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab kerja.

2. Spesifikasi UMR

Merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedang besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Mesti Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Bogor, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bantuan di dalam perihal ini merupakan pembayaran baik dengan cara langsung atau tidak untuk dikasih ke buruh dan keluarganya. Bentuknya pula beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar pada jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini makna gaji UMR memanglah tidak dipakai lagi, hal tersebut sama Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Biarpun begitu, standard penghasilan regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Kemungkinan selama ini banyak orang belum memahami akan perihal ini. Jadi harus dimengerti, bahwa UMR tidak gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama nilai gaji sesuai ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentulah di dalam perihal ini kalkulasi besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada faktor-faktor serta kebanyakan terdiri dalam penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walaupun realitanya perusahaanlembaga tersebut mampu memberinya penghasilan melampaui standard itu. Pada kasus sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan dapat memberinya pidana.

Ancaman pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sedikitnya Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan biar perusahaan perusahaan tunduk pada peraturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan perkara gaji yang tidak sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan tersebut dalam upaya ini selanjutnya dapat lewat sejumlah prosedur. Pertama, kedua-duanya bakal melakukan perundingan bipartit bila selama waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Demikianlah ulasan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bogor, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai bagian hingga ketentuan pengesahan standar gaji UMR Bogor tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para buruh.

Kata Kunci : Gaji UMR Bogor 2016, Gaji UMR Bogor 2017, Gaji UMR Bogor 2018, Gaji UMR Bogor 2019, Gaji UMR Bogor 2020, Gaji UMR Bogor 2021, Gaji UMK Bogor 2016, Gaji UMK Bogor 2017, Gaji UMK Bogor 2018, Gaji UMK Bogor 2019, Gaji UMK Bogor 2020, Gaji UMK Bogor 2021,