Gaji UMR Bintan

Gaji UMR Bintan – Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bintan punyai besaran tertentu buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Bintan.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beragam ragam faktor dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bintan & Gaji UMK Bintan 2021

Istilah Gaji UMR di Bintan

Berbicara berkenaan penghasilan atau standard gaji minimum di Bintan betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun aktor usaha, tentu Anda harus mengertinya. Berikut ada pemahaman {dan} penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para buruh memperoleh penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR Bintan.

Berdasar pada pemahaman itu bisa diambil rumusan, kalau UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau landasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dikarenakan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Bintan, tidak lepas dari istilah UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai ramai dan berlaku sesudah ditetapkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara general, pengertian UMP bisa dimaknai sebagai standar gaji minimum untuk suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi tentang banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimal di Bintan kerapkali membuat bingung. Pasalnya, secara sekilas gaji UMR, UMK, UMP tampak mirip, supaya lebih mudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin mengulas lebih jauh mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Salah satunya ialah berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan guna membuat dan memiliki kebijakan mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menerangkan bahwa UMR diputuskan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berdasarkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal tersebut mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Permenaker No 01.

Di dalam Keputusan tersebut, dipaparkan bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pemberlakuan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja, sekalipun kedua sama-sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah diulas pada ulasan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu pengesahan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari masa berlakunya Undang Undang tersebut.

Bisa dipastikan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan imbauan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diputuskan serta diumumkan paling lambat tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga bisa Anda ditinjau dari poin jumlah besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwasanya gaji UMP dan gaji UMK senantiasa bertambah setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Poin lainnya yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dicek dari besaran nominal yang diberlakukan pada satu cakupan area tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya, masing-masing daerah bisa aja standar minimal upahnya berbeda.

Jika dikomparasikan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih besar dari gaji UMP. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tak perlu heran kalau besarnya nominal standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bintan

Setelah memahami mulai dari pengertian, beberapa istilah mengenai standar gaji minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada poin-poin penting mengenai pemberlakuan gaji UMR Bintan yang penting Anda mengerti, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah untuk para buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara benang merah, kebijakan standar gaji UMR Bintan ini bertujuan untuk tata laksana untuk menyejahterakan hak para pekerja, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang layak. Tentunya hal tersebut sesuai dengan tugas kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan mengenai pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada surat edaran di atas secara jelas dipaparkan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkokoh dengan landasan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Wajib Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Bintan, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan Undang Undang No.13 pasal 94 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Bantuan tidak tetap di dalam perihal ini adalah pembayaran baik dengan cara langsung ataupun bukan untuk dikasih ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah kedatangan.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Kini arti gaji UMR memang tidak sudah digunakan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard gaji regional yang diputuskan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali sampai kini beberapa orang belum memahami akan ini. Jadi penting dimengerti, bahwa UMR tidak upah pokok yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sama kebijakan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Beda halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang diputuskan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah tersebut penghitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan kebanyakan terbagi dalam gaji tanpa bantuan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran gaji di bawah UMR secara sengaja, walau realitanya perusahaanlembaga itu bisa memberi penghasilan melampaui standard itu. Pada perkara semacam ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberi pidanaancaman pidana.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan agar perusahaan perusahaan patuh pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkaitan dengan kejadian upah yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 buruh bisa membawa masalah itu ke meja hukum sebagai usaha penuntasan konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai ketentuan tersebut dalam upaya ini kedepan dapat lewat beberapa proses. Pertama, kedua pihak dapat melakukan pembicaraan bipartit bila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan menyertakan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bintan, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami karakter dari beragam aspek hingga ketentuan pengesahan standar gaji UMR Bintan tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bintan 2016, Gaji UMR Bintan 2017, Gaji UMR Bintan 2018, Gaji UMR Bintan 2019, Gaji UMR Bintan 2020, Gaji UMR Bintan 2021, Gaji UMK Bintan 2016, Gaji UMK Bintan 2017, Gaji UMK Bintan 2018, Gaji UMK Bintan 2019, Gaji UMK Bintan 2020, Gaji UMK Bintan 2021,