Gaji UMR Bengkulu Utara

Gaji UMR Bengkulu Utara – Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digiatkan oleh para karyawan, terutama pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di Bengkulu Utara mempunyai besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR Bengkulu Utara.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam ragam perihal dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bengkulu Utara & Gaji UMK Bengkulu Utara 2021

Istilah Gaji UMR di Bengkulu Utara

Berdiskusi tentang penghasilan atau standard penghasilan minimal di Bengkulu Utara memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor usaha, tentu saja Anda mesti mendalaminya. Berikut ada pengertian {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR merupakan standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk menjamin agar para pekerja mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR Bengkulu Utara.

Berdasar pada pengertian itu dapat diambil simpulan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimum pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau landasan dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dikarenakan oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Bengkulu Utara, tidak lepas dari istilah UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, penggunaan istilah ini mulai muncul dan diberlakukan sesudah ditetapkannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, istilah UMP dapat diartikan sebagai standar penghasilan minimum pada satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh area baik Kota dan Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketetapan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi mengenai beberapa istilah yang membahas perihal upah minimal di Bengkulu Utara seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semua jenis gaji di atas tampak sama, agar lebih mudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin diskusi lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari beberapa point berikut. Satu diantaranya yaitu berdasarkan pejabat yang memiliki kebijakan untuk menetapkan dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari faktor jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 yang merubah beberapa pasal di dalam Permenaker Nomor 01.

Dalam Undang Undang tersebut, dijakatakan bahwa terdapat hal hal yang membedakan lamanya jangka peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus disahkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama dilakukan pertahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Layaknya yang telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu penetapan yang berbeda. Anda juga dapat menemukan perbedaan dari ketiga istilah itu dari waktu pemberlakuan ketentuan tersebut.

Bisa dikatakan untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan arahan dari pemerintah Provinsi setiap tanggal 1 November. Berbeda pula dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda cermati berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dikatakan bahwa gaji UMP dan gaji UMK pasti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Besaran perhitungannya berdasarkan dengan peningkatan inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK dapat dilihat dari besarnya nominal yang berlaku pada suatu cakupan area tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing wilayah bisa aja standar minimum upahnya berbeda.

Jika dikomparasikan besaran nominal gaji UMK biasanya lebih tinggi daripada gaji UMP. Pastinya hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tak perlu heran bila jumlah standar upah di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bengkulu Utara

Usai mencermati mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami perbedaan masing-masing. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang pengesahan gaji UMR Bengkulu Utara yang harus Anda cermati, yaitu seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pemilik usaha memberikan gaji kepada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Bengkulu Utara ini ditujukan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh gaji yang layak. Tentunya hal tersebut seimbang dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berlandaskan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan tentang pembagian komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas jelas dikatakan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Surat edaran tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU mengenai ketenagakerjaan pasal 94 Nomor13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara ketentuan gaji UMR di Bengkulu Utara, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap di dalam masalah ini merupakan pembayaran baik secara langsung atau tidak untuk dikasihkan ke buruh serta keluarganya. Bentuknya pun beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasar jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini istilah gaji UMR memang tidak difungsikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Walau begitu, standard penghasilan regional yang diputuskan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang-orang belum mengerti tentang perihal ini. Jadi harus disadari, kalau UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai keputusan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR ialah standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu saja dalam hal ini hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya didasarkan kepada faktor-faktor dan normalnya terdiri upah tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Jika ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun faktanya innstansi tersebut bisa memberinya gaji melampaui standard itu. Di dalam kasus begini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberikan sanksi.

Pidana ini dapat berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan paling singkat 12 bulan serta maksimal 4 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 hingga sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini didambakan jadi peringatan biar perusahaan perusahaan taat terhadap aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berkenaan dengan kejadian penghasilan yang tidak dibayar sesuai peraturan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa masalah itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai peraturan itu dalam usaha ini kedepan akan melalui beberapa proses. Pertama, kedua pihak akan melakukan perundingan bipartit apabila waktu waktu waktu 30 hari belum sampai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke sesi selanjutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Itulah penjelasan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bengkulu Utara, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi hingga keputusan pemberlakuan standar gaji UMR Bengkulu Utara tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Bengkulu Utara 2016, Gaji UMR Bengkulu Utara 2017, Gaji UMR Bengkulu Utara 2018, Gaji UMR Bengkulu Utara 2019, Gaji UMR Bengkulu Utara 2020, Gaji UMR Bengkulu Utara 2021, Gaji UMK Bengkulu Utara 2016, Gaji UMK Bengkulu Utara 2017, Gaji UMK Bengkulu Utara 2018, Gaji UMK Bengkulu Utara 2019, Gaji UMK Bengkulu Utara 2020, Gaji UMK Bengkulu Utara 2021,