Gaji UMR Bandung Barat

Gaji UMR Bandung Barat – Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digalakkan oleh banyak buruh, terutamanya dalam hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di Bandung Barat miliki besaran khusus buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR Bandung Barat.

Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beberapa jenis perihal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Bandung Barat & Gaji UMK Bandung Barat 2021

Istilah Gaji UMR di Bandung Barat

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard gaji minimal di Bandung Barat benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, pastinya Anda harus menyadarinya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para pekerja memperoleh penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimum Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR Bandung Barat.

Berdasarkan penjelasan itu bisa disimpulkan, kalau UMR merupakan standard gaji minimum pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi referensi atau dasar dalam pemastian besaran upah, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota setelah ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yaitu gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi adanya otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan itu.

Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di Bandung Barat, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai digunakan dan digunakan semenjak ditentukannya Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000.

Secara umum, pengertian UMP dapat diartikan sebagai standar upah minimum pada suatu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk keseluruhan kawasan baik itu Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Berbicara tentang jenis-jenis istilah yang membahas tentang upah minimum di Bandung Barat kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terlihat sama, supaya mempermudah membedakannya Anda dapat mencermati dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jikalau ingin meneliti lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya dapat dibedakan dari poin-poin berikut. Satu diantaranya yakni berdasarkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwasanya UMR disahkan oleh Menteri namun atas rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Beda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi durasi waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang mengubah beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Kebijakan tersebut, ditulis bahwa terdapat perbedaan lamanya durasi peninjauan. Pengesahan besarnya gaji UMP paling lambat 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 x 24 jam, sekalipun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu pengesahan yang tidak sama. Anda juga bisa menemukan perbedaan dari ketiga istilah tersebut dari masa berlakunya ketentuan tersebut.

Umumnya untuk gaji UMP mulai diterapkan secara serentak berdasarkan arahan dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Beda pula dengan Gaji UMK yang diputuskan serta disosialisasikan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Yang membedakan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK senantiasa naik setiap pertahunnya. Jumlah perhitungannya berdasarkan dengan besaran inflasi ditambah tingkat nilai tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lain yang menjadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan daerah tersebut. Sama seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap area bisa aja standar minimal gajinya berbeda.

Bila dibandingkan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih tinggi dari gaji UMP. Umumnya dalam hal ini dipengaruhi adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karena itu tidak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibanding tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Bandung Barat

Setelah memahami mulai dari pengertian, istilah-istilah perihal standar gaji minimum dan dan memahami yang membedakannya. Berikut ini ada beberapa poin penting mengenai penetapan gaji UMR Bandung Barat yang perlu Anda cermati, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah sengaja menetapkan kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pemilik usaha memberikan penghasilan kepada para pegawai sesuai dengan besaran nominal kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Bandung Barat ini bertujuan sebagai tata laksana untuk mengayomi hak para pekerja, sehingga dapat memperoleh upah yang layak. Pasti hal tersebut sesuai dengan job desk kerja.

2. Spesifikasi UMR

Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang mengulasan tentang pengelompokan komponen gaji dan penghasilan. Pada dokumen di atas secara jelas dijelaskan bahwasanya komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan landasan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimum 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Penting untuk Anda ketahui diantara ketetapan gaji UMR di Bandung Barat, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini setara dengan Keputusan Nomor13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tunjangan tidak tetap dalam hal ini sebagai pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diserahkan kepada karyawan dan keluarganya. Bentuknya pula beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah datangnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Sekarang ini makna gaji UMR memang tidak digunakan lagi, hal demikian sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun begitu, standard upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Barangkali selama ini banyak orang-orang belum paham tentang soal ini. Jadi harus disadari, bahwa UMR tidaklah upah pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio penghasilan sama ketetapan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Berlainan halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimum yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu di dalam masalah tersebut hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan kebanyakan terdiri penghasilan tanpa bantuan dan upah pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Kalau terdapat perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, kendati kenyataannya innstansi tersebut sanggup memberi gaji melampaui standard itu. Di dalam kejadian sesuai ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya sanksi.

Sanksipidana ini bisa berbentuk kurungan penjara dengan waktu tahanan amat singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya sejumlah perusahaan taat pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Berhubungan dengan perkara penghasilan yang tak dibayar sesuai aturan berlaku atau di bawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 buruh dapat membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini kedepannya dapat lewat sejumlah proses. Pertama, kedua pihak dapat melakukan perundingan bipartit kalau sepanjang waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Itulah pemaparan lengkap perihal dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Bandung Barat, mulai dari pengertian dari istilah-istilah, mempelajari karakter dari berbagai sisi hingga kebijakan pemberlakuan standar gaji UMR Bandung Barat tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya bagi para karyawan.

Kata Kunci : Gaji UMR Bandung Barat 2016, Gaji UMR Bandung Barat 2017, Gaji UMR Bandung Barat 2018, Gaji UMR Bandung Barat 2019, Gaji UMR Bandung Barat 2020, Gaji UMR Bandung Barat 2021, Gaji UMK Bandung Barat 2016, Gaji UMK Bandung Barat 2017, Gaji UMK Bandung Barat 2018, Gaji UMK Bandung Barat 2019, Gaji UMK Bandung Barat 2020, Gaji UMK Bandung Barat 2021,