Gaji UMR Batam

Gaji UMR Batam – Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang terus digiatkan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di Batam mempunyai besaran khusus buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR Batam.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada pelbagai ragam faktor dan argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR Batam & Gaji UMK Batam 2021

Istilah Gaji UMR di Batam

Berbicara terkait upah atau standard penghasilan minimum di Batam memanglah dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentulah Anda harus mendalaminya. Di bawah ini ada penjelasan {dan} penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

Gaji UMR

Gaji UMR adalah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh mendapat gaji sebagai pendapatan yang layak.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR Batam.

Berdasarkan pengertian itu bisa diambil keputusan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau landasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR ialah gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu.

Gaji UMP

Bicara tentang gaji di Batam, tidak bisa lepas dari kata UMP yaitu Upah Minimum Provinsi yang dulunya disebut UMR. Sama halnya UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku sejak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP dapat disebut sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi yang diberlakukan untuk semua area baik itu Kota atau Kabupaten di daerah tersebut. Sama halnya seperti UMK, peraturan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Diskusi perihal banyaknya istilah yang menjelaskan mengenai upah minimum di Batam kerapkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya terlihat mirip, supaya mempermudah membedakannya Anda bisa mencermati dari beberapa poin seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mencermati lebih dalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebetulnya bisa ditinjau dari poin-poin berikut. Salah satunya yaitu berdasarkan pejabat yang bertugas untuk mengatur dan memiliki kewenangan mengesahkannya.

Merujuk Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa UMR ditetapkan oleh Menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur dengan pertimbangan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan melihat dari sisi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01.

Pada Keputusan tersebut, ditulis bahwa ada hal hal yang membedakan lamanya durasi peninjauan. Penetapan besarnya gaji UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang perlu ditentukan sekurang-kurangnya 40 hari kerja, walau keduanya sama dilakukan setahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Sama seperti telah diulas pada pemaparan diatas, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai durasi waktu penetapan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan dari ketiga istilah tersebut dari waktu pemberlakuan ketetapan tersebut.

Jadi untuk gaji UMP mulai diterapkan secara keseluruhan berdasarkan arahan dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Beda halnya dengan Gaji UMK yang diberlakukan serta disosialisasikan paling lambat tanggal 21 bulan November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lainnya dari gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK juga dapat Anda lihat dari hitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU Ketenagakerjaan dipaparkan bahwa gaji UMP dan gaji UMK selalu bertambah setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan peningkatan inflasi ditambahkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Besaran Nominalnya

Hal lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dicek dari besarnya nominal yang diberlakukan pada suatu cakupan daerah tersebut. Sama seperti di pembahasan sebelumnya, tiap-tiap daerah bisa saja standar minimum penghasilannya berbeda.

Kalau dibandingkan besaran nominal gaji UMK umumnya lebih besar dari gaji UMP. Tentunya hal ini didasari adanya faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi tidak perlu heran bila besarnya nominal standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar dibandingkan tingkat Provinsi.

Penetapan Gaji UMR Batam

Setelah mengetahui mulai dari pengertian, beberapa istilah perihal standar gaji minimum serta dan memahami yang membedakannya. Berikut ini terdapat beberapa poin penting perihal pemberlakuan gaji UMR Batam yang perlu Anda ketahui, yakni seperti:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Pemerintah Pusat sengaja mengatur kebijakan yang tertuang dalam gaji UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan upah pada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup.

Secara garis besar, pembuatan standar gaji UMR Batam ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para karyawan, sehingga dapat memperoleh gaji yang layak. Tentu hal demikian selaras dengan beban kerja.

2. Spesifikasi UMR

Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas mengenai pengelompokan komponen upah dan penghasilan. Pada dokumen di atas jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Kebijakan tersebut juga dikukuhkan dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang memaparkan bahwa komponen gaji UMR berupa gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedang nominalnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di Batam, segala macam tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar gaji minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.

Sokongan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik langsung atau tidak untuk diserahkan ke karyawan dan keluarganya. Bentuknya pun banyak, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah hadirnya.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini istilah gaji UMR memanglah tidak difungsikan kembali, hal tersebut sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Meskipun demikian, standard gaji regional yang dikukuhkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi).

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sejauh ini beberapa orang belum mengetahui tentang perihal ini. Jadi perlu dipahami, jika UMR tidaklah gaji pokok yang diterima buruh sebagai imbalan dasar dengan besaran sama rasio gaji sama peraturan perusahaan.

Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR yaitu standard minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan. Tentu dalam hal ini hitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan kepada beberapa faktor dan umumnya terbagi dalam penghasilan tanpa tunjangan dan gaji pokok.

6. Sanksi Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR

Bila ada perusahaan yang memberikan bayaran upah di bawah UMR secara sengaja, biarpun kenyataannya perusahaanlembaga itu bisa memberikan gaji melampaui standard itu. Pada kasus semacam ini, sama UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintahan bisa memberinya sanksi.

Ancaman pidana ini dapat berwujud kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda minimum Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan jadi peringatan supaya perusahaan perusahaan tunduk pada aturan.

7. Langkah Hukum Upah dibawah UMR

Terkait dengan perkara upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan berlaku atau di bawah UMR. Berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2004 karyawan bisa membawa kasus tersebut ke meja hukum sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sesuai aturan tersebut dalam usaha ini nantinya bakal melalui sejumlah prosedur. Pertama, ke-2 pihak bakal melakukan pembicaraan bipartit jika selama waktu waktu 30 hari belum tercapai kesepakatan atau kata mufakat, maka naik ke bagian berikutnya tripartite dengan sertakan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai dari Karyawan.co.id tentang gaji UMR Batam, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, mempelajari perbedaan dari berbagai aspek hingga Undang Undang pemberlakuan standar gaji UMR Batam tersebut. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR Batam 2016, Gaji UMR Batam 2017, Gaji UMR Batam 2018, Gaji UMR Batam 2019, Gaji UMR Batam 2020, Gaji UMR Batam 2021, Gaji UMK Batam 2016, Gaji UMK Batam 2017, Gaji UMK Batam 2018, Gaji UMK Batam 2019, Gaji UMK Batam 2020, Gaji UMK Batam 2021,